Merek penting di dunia perdagangan sekarang ini. Ini karena merek menjadi pembanding di antara satu barang sama barang semacam yang lain. Pemakaian satu merek bisa tentukan citra satu produk untuk customer, dan bisa tentukan kualitas satu produk tertentu.
Mengetahui keutamaan merek, pemerintahan memberi pelindungan merek dengan hak merek. Riset ini mempunyai tujuan untuk ketahui bagaimana proses perubahan hak atas satu merek berdasar kesepakatan jual-beli dan untuk ketahui karena hukum dan proses dan persoalan yang muncul dalam pengalihan merek itu.
Merek adalah sisi dari elemen Hak Kekayaan Cendekiawan yang disebut wujud realisasi kreasi cendekiawan yang berperan sebagai elemen pembanding barang atau jasa yang dibuat oleh subyek hak yang memperlihatkan identitas, ciri-ciri, dan asal mula barang atau jasa itu. yang sudah dibikin.
Pasal 41 angka 1 undang-undang itu menerangkan jika salah satunya merek bisa diarahkan dengan wakaf. Hingga saat ini, ketentuan yang diartikan dalam pasal ini belum diputuskan. Hadapi keadaan semacam ini, kedatangan UU Wakaf benar-benar diperlukan buat isi kekosongan peraturan berkaitan persyaratan dan tata langkah merek wakaf.
Pendataan Pengalihan Hak Merek
Hak atas merek tercatat bisa beralih atau beralih karena pewarisan, warisan, hibah, kesepakatan dan argumen yang lain dibetulkan oleh ketentuan perundang-undangan. Pengalihan hak atas merek disuruhkan registrasinya ke Direktorat Jenderal untuk dicatat dalam Daftar Umum merek dengan dibarengi document simpatisan.
Pengalihan hak merek https://pendaftaranmerekdagang.com/pengalihan-hak-merek/ tercatat akan dipublikasikan dalam Informasi Sah merek. Tanpa didaftarkan dalam Daftar Umum merek, perubahan hak atas merek itu tidak memunculkan karena hukum untuk faksi ke-3 .
Pengalihan hak atas merek tercatat bisa dibarengi dengan pengalihan nama baik, rekam jejak, atau hal yang lain terkait dengan merek itu. Ini tidak bisa dipisah dari kekuatan jasa yang berkaitan untuk memberi servicenya berkaitan pengalihan merek.
Pengalihan hak atas merek tercatat cuman dicatat oleh Direktorat Jenderal bila dibarengi dengan pengakuan tercatat dari yang menerima pengalihan jika merek itu akan dipakai untuk perdagangan barang dan/atau jasa.
Peluang tindakan korporasi pada beberapa perusahaan ialah merger. Salah satunya akibatnya karena Penyatuan ialah bagaimana nasib pemilikan Hak Kekayaan Cendekiawan (dalam artikel ini semakin khusus untuk merek) akan berjalan.
Terkait dengan Penyatuan, Pasal 41 UU merek menerangkan jika pengalihan merek bisa dikarenakan oleh argumen yang lain dibetulkan oleh undang-undang, satu diantaranya ialah Penyatuan. Dalam pada itu, permintaan pengalihan merek ditata dalam Ketentuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 mengenai Registrasi merek (Permenkumham Registrasi merek).
Selanjutnya ditata juga jika jika bukti akte transfer dibikin dengan bahasa asing, karena itu perlu disertakan terjemahan dengan bahasa Indonesia yang sudah dilakukan oleh penerjemah sah dan tersumpah sesuai Permenkumham Registrasi merek Pasal 39 ayat ( 2).
Sesuai Permenkumham Registrasi merek Pasal 45 ayat (1) permintaan pengalihan paling lama enam bulan semenjak diterimanya permintaan. Selanjutnya diberitahu ke pemohon 15 hari sesudah pengalihan merek didaftarkan, sesuai Permenkumham Registrasi merek Pasal 45 ayat (3).
Dalam Pasal 41 ayat 6 UU merek disebut jika pengalihan merek harus dilaksanakan dalam soal terjadi penyatuan perusahaan. Itu pembahasan berkenaan pengalihan merek ke perusahaan yang sudah tergabung. Bila anda ingin lakukan pengalihan hak atas merek, selekasnya kontak jasa Konsultan merek terpercaya.